Label

Selasa, 12 April 2011

KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

KEBERATAN

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.


 
Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.


Ketentuan Pengajuan Keberatan


Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:
  1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
  3. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/masa pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.
  4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

 
Jangka Waktu Pengajuan Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.


  1. Surat Keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Surat Keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.


Penyelesaian Keberatan


Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.




BANDING



A. Objek Banding (Pasal 31)



  1. Objek Banding adalah sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


B. Pemohon Banding



1.
Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
2. 
Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
3. 
Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
  
a 
Warga Negara Indonesia; 
  
b. 
Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan; 
  
c. 
Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
4. 
Dalam hal kuasa hukum yang memdampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampal dengan derajat kedua, pegawal, atau pengampu, persyaratan di atas tidak diperlukan.
5. 
Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
6. 
Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, pefeburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

 
C. Pihak Terbanding (Pasal 35 & 36)



Pihak yang terbanding adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.


  
D. Syarat-Syarat Banding (Pasal 35 & 36)



  1. Banding diajukan secara tertulis dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
  2. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
  3. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  4. Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
  5. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
  6. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
  7. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
  8. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
  9. Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan.


E. Hak-hak Pemohon Banding ( Pasal 38 & 41)


 
  1. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Pemohon banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan atas permohonan banding kepada Pengadilan Pajak.
  3. Banding yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan :
    1. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang dilaksanakan
    2. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
    3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.






GUGATAN
A.
Objek Gugatan ( Pasal 1 UU No. 14 TAHUN 2002 )



1.
Objek Gugatan adalah pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Keputusan yang dapat diajukan gugatan antara lain : 
  
a. 
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang berkaitan dengan keputusan yang dapat diajukan keberatan;
  
b. 
Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
  
c. 
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
B. Penggugat ( Pasal 41 UU No. 14 TAHUN 2002 )



1.
Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
2.
Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
3.
Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.
C. Syarat-syarat Gugatan (Pasal 40 UU No. 14 TAHUN 2002 )



  1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
  2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
  3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
  4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
  5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud daram ayat (4) adalah 14 (empat belas) harlterhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
  6. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.




D. Hak Penggugat (Pasal 42 & 43 UU No. 14 TAHUN 2002 )



1.
Penggugat dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Pajak.
2.
Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan : 
  
a. 
Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang 
  
b. 
Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.
4.
Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.




PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan kembali terjadi apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.







Alasan-alasan Peninjauan Kembali

1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
2. Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





Jangka Waktu Peninjauan Kembali

  1. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;
  2. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar