Label

Rabu, 16 Maret 2011

SURAT PEMBERITAHUAN

DEFINISI
Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :
1.    SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT yang digunakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, terdiri dari :
a.    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
b.    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
2.    SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk suatu suatu Masa Pajak yang terdiri dari :
a.    SPT Masa PPh
b.    SPT Masa PPN (
c.    SPT Masa PPN bagi pemungut PPN

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN
Fungsi SPT Tahunan PPh adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
    -Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
    -Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
    -Harta dan kwajiban
    -Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan laindalam 1 masa pajak
Fungsi SPT Masa PPN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a.    pengkreditan PM terhadap PK; dan
b.    pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan yang disetorkannya.

BENTUK, JENIS, FORMULIR DAN KELENGKAPAN SPT
Bentuk SPT ada 2, yaitu :
a.    formulir kertas (hard copy), yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk fisik formulir yang telah ditentukan bentuk dan isinya
b.    data elektronik (e-ST), yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis Surat Pemberitahuan terdiri dari :
1.    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
2.    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22
3.    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26
4.    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25
5.    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
6.    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15
7.    Surat Pemberitahuan Masa PPN
8.    Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut
9.    Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Orang Pribadi
10.    Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan
11.    Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 (terakhir digunakan tahun pajak 2008, untuk tahun pajak 2009 dan seterusnya tidak digunakan lagi)

Formulir Surat Pemberitahuan terdiri dari :
1.    Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, sesuai PER-53/PJ/2009
2.    Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26, sesuai PER-32/PJ/2009
3.    Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT bagi pemungut, sesuai PER-147/PJ/2007
4.    Formulir SPT Masa PPN 1111 bagi PKP yang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, sesuai PER-44/PJ/2010
5.    Formulir SPT Masa PPN 1111 DM bagi PKP yang menggunakan norma atau Deemed Pajak Masukan, sesuai PER-45/PJ/2010
6.    Formulir SPT Tahunan PPh 1771 bagi Wajib Pajak Badan (Tahun 2009 sesuai PER-39/PJ/2009)
7.    Formulir SPT Tahunan PPh  1771/$  bagi WP Badan yang diijinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Tahun 2009 sesuai PER-39/PJ/2009)
8.    Formulir 1721 untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 (terakhir digunakan tahun pajak 2008, untuk tahun pajak 2009 dan seterusnya tidak digunakan lagi)
9.    Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770, yang terdiri dari :
    -Formulir 1770, untuk WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan :
    1)dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
    2)dari satu atau lebih pemberi kerja;
    3)yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final; dan/atau
    4)penghasilan lain
    -Formulir 1770 S bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :
    1)dari satu atau lebih pemberi kerja;
    2)dari dalam negerilainnya;
    3)yang dikenakan PPH Final dan/atau bersifat final
    -Formulir 1770 SS bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya termasuk KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, wajib menggunakan e-SPT untuk pelaporan SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh dengan ketentuan sebagai berikut : (PER-6/PJ/2009)
    -Saat dimulainya penyampaian e-SPT
    a)Bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelum berlaku PER-6/PJ/2009 wajib menggunakan e-SPT sejak tanggal 1 Juli 2009.
    b)Bagi Wajib Pajak terdaftar setelah verlakunya PER-6/PJ/2009 wajib menggunakan e-SPT terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan

    -Wajib Pajak yang dianggap tidak menyampaikan SPT apabila
    a)Tidak menggunakan e-SPT sesuai ketentuan
    b)Menggunakan e-SPT tetapi tidak melampirkan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kelengkapan SPT
Penyampaian Surat Pemberitahuan harus lengkap baik SPT induk maupun lampirannya. SPT dinyatakan lengkap apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
a.    SPT Tahunan PPh Badan
    1)Neraca dan laporan laba rugi Tahun Pajak yang besangkutan beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal
    2)Daftar penghitungan penyusutan penyusutan dan atau amortisasi fiskal
    3)Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan
    4)Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29, dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29
    5)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
    6)Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan Penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25

b.    SPT Tahunan PPh OP yang menyelenggarakan pembukuan
    1)Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskalnya
    2)Daftar penghitungan penyusutan penyusutan dan atau amortisasi fiskal
    3)Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan
    4)Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29, dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29
    5)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ali Waris
    6)Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
    7)Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak
    8)Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan Penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25

c.    SPT Tahunan PPh OP yang menyelenggarakan pencatatan
    1)Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun
    2)Surat setoran pajak PPh Pasal 29,dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29
    3)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ali Waris
    4)Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
    5)Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak
    6)Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan Penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25

d.    SPT Tahunan PPh Pasal 21
    1)Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29, dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang
    2)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh Ali Waris

e.    SPT Masa PPh Pasal 21/26
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 21/26 yang harus disetor
    2)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh Ali Waris
    3)Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21/26
    4)Bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 selain bagi karyawan atau pegawai tetap

f.    SPT Masa PPh Pasal 22
    Bagi Badan Usaha :
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 22 yang harus disetor
    2)Daftar bukti pemungutan PPh Pasal 22
    3)Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
    4)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
    Bagi Pemungut :
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 21/26 yang harus disetor
    2)Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22
    3)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak

g.    SPT Masa PPh Pasal 23/26
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 23/26 yang harus disetor
    2)Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23/26
    3)Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
    4)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
    5)Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang berlaku dalam hal PPh 26 dihitung berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

h.    SPT Masa PPh Pasal 25
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 25
    2)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
    3)Penghitungan PPH Pasal 25 bulan yang bersangkutan

i.    SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus disetor
    2)Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
    3)Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
    4)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak

j.    SPT Masa PPh Pasal 15
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPh Pasal 15 yang harus disetor
    2)Bukti Pemotongan PPh Pasal 15
    3)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
    4)Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang berlaku dalam hal PPh 26 dihitung berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

k.    SPT Masa PPN dan PPnBM
    1)Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan PPN dan PPnBM yang harus disetor
    2)Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak


PENGAMBILAN DAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Mulai Tahun Pajak 2009, Wajib Pajak diharuskan mengambil sendiri formulir SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak dapat mencetak atau menggandakan sendiri formulir SPT dengan tidak mengubah bentuk, ukuran, dan isi SPT. Misalnya untuk formulir SPT Tahunan menggunakan kertas F4 (folio).

Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk formulir kertas dapat diambil di :
    -Kantor Pelayanan Pajak
    -Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
    -Pojok Pajak
    -Mobil Pajak
    -Mendownload (mengunduh) dari situs internet Direktorat Jenderal Pajak, yaitu : http//www.pajak.go.id

Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik (e-SPT), alikasi e-SPT dapat diambil di :
    -Kantor Pelayanan Pajak
    -Mendownload (mengunduh) dari situs internet Direktorat Jenderal Pajak, yaitu : http//www.pajak.go.id
    -Disediakan oleh ASP (hanya aplikasi e-SPT)


Pengisian SPT
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat yang ditunjuk. Mengisi SPT berarti mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    -benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
    -lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
    -jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Teknis pengisian SPT dilakukan sebagai berikut :
1.    Membaca terlebih dahulu buku petunjuk pengisian SPT tahunan dengan cermat
2.    Mengisi lampiran SPT lebih dahulu sebelum mengisi induk SPT
3.    Apabila diperlukan dapat membuat lampiran tambahan disamping lampiran yang sudah ditentukan
4.    Induk SPT dan lampirannya diisi 2 rangkap, satu rangkap untuk Kantor Pelayanan Pajak dan satu rangkap untuk Wajib Pajak
5.    Angka-angka rupiah dalam SPT dinyatakan dalam rupiah penuh (dibulatkan)
6.    Pengisian kolom identitas harus memperhatikan kotak-kotak yang telah disediakan
7.    Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa (tinta basah) atau dengan tanda tangan stempel, atau dengan tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
Tempat Penyampaian SPT Tahunan
SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.    secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
2.    melalui kantor pos
3.    melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir
4.    melalui jaringan internet (e-filing)

Perusahaan jasa kurir atau jasa ekspedisi tersebut diatas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a.    Berbentuk badan
b.    Memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir
c.    Mempunyai NPWP dan telahdiukuhkan sebagai PKP
d.    Bersedia menandatanganiperjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak
Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang memenuhi syarat tersebut harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditunjuk sebagai perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat menerima SPT untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Secara garis besar cara penyampaian SPT dapat dijelaskan dalam bagan berikut.

Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT secara langsung dilakukan dengan amplop tertutup dengan menulis identitas Wajib Pajak dan keterangan sebagai berikut :
-Nama Wajib Pajak
-NPWP
-Tahun Pajak
-Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
-Nomor Telepon

Pengertian istilah-istilah dalam e-SPT :
-e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP.
-Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.
-Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).
-Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP.
-e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP (www.pajak.go.id) atau ASP.

Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25
Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 22/PJ/2008 diatur hal-hal sebagai berikut :
1.Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line dan SSPnya telah mendapat nomor validasi dengan NTPN, maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaiakan.
2.Bagi Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPH Pasal 25 nihil atau yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi NTPN, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyampaian SPT secara elektronik (e-filing)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :152/PMK.03/2009, SPT dapat disampaikan secara elektronik (e-filing) melalui :
1.Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
2.Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)
Mekanisme penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) adalah sebagai berikut : (PER-47/PJ/2008;SE-82/pj/2009)
1.Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (eFIN), yaitu nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak temat Wajib Pajak terdaftar. eFIN dapat diperoleh dengan cara :
    -Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan (KPP) tempat Wajib Pajak Terdaftar
    -Alamat dalam surat permohonan sama dengan alamat dalam database (master file) Direktorat Jenderal Pajak
    -Kepala KPP memberikan eFIN paling lama 2(dua) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
2.    Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN mendaftarkan diri melalui website ke satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai berikut:
    -http://www.pajakku.com
    -http://www.laporanpajak.com
    -http://www.layananpajak.com
    -http://www.spt.co.id
3.    Wajib Pajak melalui perusahaan ASP meminta setifikat (digital sertification) dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang telah didaftarkan
4.    e-SPT yang sudah diisi dandibubuhi tanda tangani elektronik atau digital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 
5.    Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik
6.    Wajib Pajak wajib menyampaikan secara langsung atau melalui pos keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronikpaling lama :
    -14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT, dalam hal SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian SPT.
    -14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian, dalam hal SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian SPT.

Penelitian SPT Tahunan
Penelitian SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan Lampiran SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.
Sedangkan e-SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidka disampaikan secara elektronik. 
Untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka dalam pelaporan SPT Tahunan tidak lagi dilakukan proses penelitian oleh petugas pajak pada saat penerimaan SPT dan kepada Wajib Pajak langsung diberikan tanda terima SPT. Hal ini diatur dalam PER-19/PJ/2009 jo PER-01/PJ/2010. Namun demikian, setelah SPT Tahunan diterima, proses penelitian tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
-Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima SPT dilakukan penelitian kelengkapan SPT dan apabila SPT dinyatakan tidak lengkap maka diterbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan Kepada Wajib Pajak
-Terhadap SPT Lebih Bayar, penelitian SPT harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak SPT diterima
-Wajib Pajak wajib memenuhi kelengkapan SPT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila WP tidak memenuhi kelengkapan SPT maka SPT dianggap tidak disampaikan
-KPP mengirim surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.

SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila :
1.NPWP atau nama atau alamat Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
2.SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
3.SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT orang pribadi ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang;
4.Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap
5.SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang sesuai;
6.SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir Baku sebagaimana ditetapkan;
7.SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan;
8.Lampiran “Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun” dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
9.Lampiran “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” dalam SPT Tahunan PPH Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
10.Terdapat Lampran Khusus yang diisi tidak lengkap;
11.e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa disertai media elektronik;
12.e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidaksesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
13.Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;
14.E-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;
15.E-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing tetapi elemen- elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;  


Batas Waktu Penyampaian SPT

Jangka waktu penyampaian SPT Masa sesuai PMK-184/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut :

No    Jenis Pajak    Batas Waktu Pelaporan
1    PPh Pasal 4(2)    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
2    PPh Pasal 15    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
3    PPh Pasal 21/26    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
4    PPh Pasal 23/26    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
5    PPh Pasal 25    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
6    PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM Impor    Harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
7    PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM Impor yang dipungut Bea Cukai    Hari kerja terakhir menggu berikutnya
8    PPh Pasal 22 yang dipungut bendahara    14 (empat belas) hari sejak masa pajak berakhir
9    PPh Pasal 22 atas penyerahan BBM, gas dan pelumas kepada penyalur/agen     Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
10    PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai pemungut    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
11    PPn atau PPN dan PPnBM    Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
12    PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah atau instansi pemerintah    Tanggal 14 (empat elas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berikutnya
13    PPh Pasal 25 dan selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Oemberitahuan Masa      Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sedangkan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sebagai berikut :
1.    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
2.    SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional (baik dalam rangka penyelenggaraan pemilu maupun cuti bersama yang ditetapkan pemerintah) maka pelaporan pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu yang telah ditentukan sehingga memerlukan kelonggaran batas waktu, maka Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yaitu :
a.    Bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) 1770-Y/1771-Y/1771-$Y atau dalam bentuk data elektronik (e-SPTy)
b.    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidakmelakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas disampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan dengan formulir yang telah ditetapkan (hanya berlaku Tahun Pajak 2008).

Penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pelaporan dapat dilakukan dengan cara :
1.    secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
2.    melalui pos
3.    melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
4.    e-filing

Syarat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut :
-    Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir
-    Bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang serta melampirkan
1.    Laporan Keuangan sementara
2.    SSP sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang kecuali ada ijin mengangsur/menunda
3.    Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai dalam hal laporan diaudit oleh Akuntan Publik
-    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas wajib melampirkan Surat Pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh Pasal 21 (formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja
-    Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Atas Pemberitahuan Perpanjangan SPT yang tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal pajak wajib memberitahukan kepad awajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut KPP tidak memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak, maka Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap diterima.

Dalam hal Wajib Pajak belum siap untuk menyampaiakn SPT Tahunan dan masih memerlukan perpanjangan waktu, maka Wajib Pajak masih dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pembetulan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
-    Pembetulan dilakukan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan memberikan tanda pada tempat yang disediakan
-    Pembetulan dapat dilakukan dengan syarat :
1.    Direktur Jenderal Pajak belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
2.    disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluarsa penetapan, apabila pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar.
3.    dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan   

Pengungkapan Ketidakbenaran
Pengungkapan ketidakbenaran pelaporan SPT dilakukan dalam 2 (dua) hal sebagai berikut :
1.    Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan
    -Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
    -Pernyataan tertulis ditandatangani Wajib Pajak dengan dilampiri :
    a.penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT
    b.SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak
    c.SSP sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen)
2.    Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak
    -Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadan yang sebenarnya sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
    -Laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatngani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan :
    a.penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT
    b.SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak
    c.SSP sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

Sanksi Administrasi Terkait dengan Penyampaian SPT Tahunan
1.    Denda administrasi (Pasal 7 UU KUP)
    -SPT Tahunan PPh Badan tidak disampaikan tepat waktu, dikenakan sanksi Rp 1.000.000,-
    -SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan tepat waktu, dikenakan sanksi Rp 100.000,-
    -SPT Masa PPN tidak disampaiakn tepat waktu, dikenakan sanksi Rp 500.000,- per masa pajak
    -SPT Masa Lainnya tidak disampaiakn tepat waktu, dikenakan sanksi Rp 100.000,-
2.    Bunga atas kekurangan pembayaran pajak
    -Pasal 8 ayat (2) dan (2a) atas pembetulan SPT
        a.SPT Tahunan, bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar yang dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.
        b.SPT Masa, bunga sebsar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
    -Pasal 19 ayat (3) atas penundaan penyampaian SPT, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak.
3.    Kenaikan (Pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP)
    SPT Tahunan terlambat dimasukkan berdasarkan Surat Teguran, dikeluarkan SKP dengan sanksi berupa bunga sebesar 50% dari PPh Pasal 21yang kurang dibayar dan sanksi kenaikan sebesar 100% untuk PPN 

4.    Sanksi Pidana
-    Karena alpa SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar
a.    Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang; atau
b.    Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
-    Karena sengaja SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar
a.    Dipidana kurungan paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun; dan
b.    Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang; atau

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar