Label

Selasa, 15 Maret 2011

SUBYEK PAJAK PPN

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 Cdan Pasal 16 D UU PPN 1984, Subyek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
a.    Pengusaha Kena Pajak
Ketentuan yang mengatur bahwa subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan Pasal 16 D serta Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah :
1.    Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP (Pasal 4 huruf a dan c UU PPN 1984)
2.    Pengusaha yang mengekspor BKP atau JKP (Pasal 4 huruf f, g, dan h UU PPN 1984)
3.    Pengusaha yang melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16 D UU PPN 1984)
b.    Bukan Pengusaha Kena Pajak
Subyek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Pengusaha yang bukan PKP juga dapat menjadi subyek PPN sesuai Pasal 4 huruf b, huruf d, huruf e dan Pasal 16 C UU PPN 1984. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dapat dikenakan PPN terhadap :
1.    yang melakukan impor BKP (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984)
2.    yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ke dalam daerah Pabean (Pasal 4 huruf d UU PPN 1984)
3.    yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984)
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang termasuk PKP tidak semata-mata hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tapi juga termasuk PKP yang timbul disebabkan oleh UU.    

4.1.    Pengusaha Kena Pajak
Pengertian pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN 1984 adalah sebagai berikut :
  
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha menyerahkan barang atau jasa yang terutang PPN. Kegiatan usaha tersebut meliputi :
a.    menghasilkan barang,
b.    mengimpor barang,
c.    mengekspor barang
d.    melakukan usaha perdagangan,
e.    memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
f.    melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Pengertian Pengusaha Kena Pajak ini ternyata kemudian diperluas lagi dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa termasuk pengusaha yg dikukuhkan sebagai PKP adalah :
a.    pengusaha yg sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, JKP, dan/atau ekspor
b.    bentuk kerja sama operasi atau Joint Operation (JO).
Adanya ketentuan ini memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak walaupun belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, terhadap pengusaha dapat dimungkinkan melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang diterima atas perolehan barang modal walaupun masih dalam dalam tahap pra operasi.
Ketentuan ini juga menegaskan bahwa status PKP sudah ada sejak semula pengusaha tersebut bermaksud melakukan penyerahan BKP dan JKP. Sehingga bagi pengusaha berbentuk perseroan terbatas yang bermaksud akan melakukan kegiatan industri BKP, status PKP sudah dimiliki sejak tanggal yang tercantum dalam akte pendirian karena pada saat itu sudah bermaksud akan melakukan penyerahan produk berupa BKP. 
Apabila dua badan atau lebih dalam rangka menyelesaikan suatu proyek mendirikan suatu kerjasama usaha berbentuk Joint Operation, maka berdasarkan penegasan yang pernah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tentang bentuk kerja sama operasi atau Joint Operation (JO), perlakuan PPN nya adalah sebagai berikut :
•    Apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata dilakukan atas nama Joint Operation, maka Joint Operation harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Oleh karena itu Joint Operation harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai PKP.
•    Apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota Joint Operation, sedangkan Joint Operation hanya untuk koordinasi dan secara nyata tidak melakukan transaksi penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain, maka yang wajib dikukuhkan menjadi PKP hanya para anggota Joint Operation saja.
•    Dalam hal Joint Operation menunjuk "leader" maka apabila atas jasa yang diberikan oleh "leader" kepada anggota diterima pembayaran imbalan, maka atas pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 28 Tahun 1988 jo Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989, terutang PPN.

4.2.    Batasan Pengusaha Kecil
Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 diatur bahwa Pengusaha Kecil tidak termasuk sebagai PKP sehingga tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, berdasarkan Pasal 3A ayat (1a) UU PPN 1984 Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
Batasan Pengusaha Kecil sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010
adalah sebagai berikut :
1.    Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2.    Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
3.    Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya telah  melebihi Rp 600 juta.
4.    Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600 juta.
5.    Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan tidak dipenuhi pengusaha, DJP dapat mengukuhkan pengusaha sebagai PKP secara jabatan.
6.    DJP dapat menerbitkan skp dan/atau STP untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi  Rp 600 juta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar