Label

Selasa, 15 Maret 2011

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TARIF PPh MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pajak, maka Subyek Pajak tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Pertanyaan selanjutnya adalah berapa PPh terutang atas dan bagaimana cara penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.
Menurut Prof Gunadi (1999), penghitungan PPh terutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
1.    Unitary taxation, yaitu semua jenis penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tairf umum (biasanya bersifat progresif) dan tidak bersifat final.
2.    Schedular taxation, yaitu mengenakan pajak atas jenis penghasilan tertentu dengan mengalikan tarif tersendiri (tariff tunggal) dan bersifat final.
Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada awalnya (berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983) menganut unitary taxation, dimana seluruh penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Akan tetapi dalam perkembangannya, sejak dilakukannya amandemen terhadap UU PPh dan diberlakukannya PPh Final atas jenis penghasilan tertentu dan wajib pajak tertentu, maka UU PPh Indonesia telah bergeser dari unitary taxation murni menjadi campuran (terdapat pengenaan pajak tersendiri /scheduler taxation atas jenis penghasilan tertentu atau wajib pajak tertentu).
Pertimbangan diberlakukannya scheduler taxation ini adalah untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan sistim ini, Wajib Pajak yang menerima penghasilan tertentu wajib membayar pajak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto yang diterima dan bersifat final. Sistim ini dianggap kurang memberi keadilan karena wajib pajak wajib membayar pajak tanpa melihat apakah Wajib Pajak untung atau rugi.
    Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 stdtd UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghitungan pajak penghasilan  dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :
1.    Penghitungan PPh Berdasarkan tarif umum Pasal 17  UU PPh
Cara penghitungan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dilakukan dengan mener
Cara penghitungan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : (a) menggunakan norma dan (2) pembukuan. Sedangkan cara penghitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan wajib dilakukan dengan cara pembukuan, yaitu dengan menghitung laba bersih  Wajib Pajak berdasarkan catatan atau pembukuan yang diselenggarakan Wajib Pajak selama satu periode tertentu.
a.    Tarif PPh Orang Pribadi
-    Sampai dengan Rp 50 juta = 5%
-    Diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta = 15%
-    Diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta = 25%
-    Diatas Rp 500 juta = 30%
Penghitungan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri yang diterima perorangan ditur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh. Besarnya PPh terutang adalah 10% x jumlah bruto dividen.
b.    Tarif PPh Badan
-    Tahun 2009 sebesar  28%
-    Tahun 2010  dan selanjutnya sebesar  25%
-    Fasilitas pengurangan PPh diberikan kepada :
o    Usaha Kecil dan Menengah
Syarat :
1.    peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 50 milyar
2.    pengurangan pajak sebesar 50% terbatas atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran usaha sebesar Rp 4,8 milyar
o    Wajib Pajak Terdaftar di Bursa Efek
Pemajakan atas penghasilan neto Wajib Pajak Dalam Negeri  berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya paling sedikit 40% diperdagangkan di Bursa Efek diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh.
Besarnya PPh terutang adalah 5% (lima persen) lebih rendah dari tariff umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh.
2.    Pengitungan PPh untuk Jenis Penghasilan Tertentu
Pemajakan atas jenis penghasilan tertentu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh . PPh terutang dihitung dengan menerapkan tarif tertentu (tariff tunggal) terhadap penghasilan bruto dan bersifat final. Adapun besarnya PPh terutang untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebeagai berikut :
a.    Bunga tabungan, deposito, sertifikat Bank Indonesia
PPh terutang = 20% x jumlah bruto
b.    Penghasilan saham di bursa efek
PPh terutang = 0,1% x penghasilan bruto
c.    Sewa tanah dan bangunan
PPh terutang = 10% x penghasilan bruto
d.    Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
PPh terutang = 5% x penghasilan bruto
e.    Penjualan saham perusahaan modal ventura
PPh terutang = 0,1% x penghasilan bruto
f.    Bunga/diskonto obligasi di Bursa Efek
PPh terutang = 20% x jumlah bruto atau selisih harga jual
g.    Hadiah undian
PPh terutang = 25% x penghasilan bruto/pasar
h.    Transaksi derivative di bursa
PPh terutang = 2,5% x penghasilan bruto
i.    Bunga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari Rp 240.000 per bulan
PPh terutang = 10% x penghasilan bruto
j.    Bunga/diskonto obligasi
-    Bunga kupon        : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari bruto
-    Diskonto kupon        : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari selisih harga jual
-    Diskonto obligasi tanpa bunga    : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari selisih harga jual
-    Bunga/diskonto diterima reksadana : tahun 2009-2010 = 0% (bebas), tahun 2011-2013 = 5%, mulai 2014 =15%
k.    Jasa konstruksi
-    Pelaksana konstruksi :
o    Kualifikasi  kecil =2% x bruto
o    Non kualifikasi = 4% x bruto
o    Kualifikasi menengah dan besar = 3%
-    Perencanaan konstruksi:
o    Kualifikasi = 4% x bruto
o    Non kualifikasi = 6% x bruto
3.    Penghitungan PPh atas Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Tertentu
Pemajakan atas jenis penghasilan yang diterima Wajib Pajak tertentu diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 22 UU PPh. PPh terutang dihitung dengan menerapkan tarif tertentu (tariff tunggal) terhadap penghasilan bruto. Adapun besarnya PPh terutang untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebeagai berikut :
a.    Wajib Pajak Pelayaran dalam negeri
-    Penghasilan neto = 4% x peredaran bruto
-    PPh terutang = 1,2% x peredaran bruto dan final
b.    Wajib Pajak penerbangan dalam negeri
-    Penghasilan neto = 6% x peredaran bruto
-    PPh terutang = 1,8% x peredaran bruto dan final
c.    Wajib Pajak pelayaran dan penerbangan luar negeri
-    Penghasilan neto = 6% x peredaran bruto
-    PPh terutang = 2,64% x peredaran bruto dan final
d.    Wajib Pajak Kantor Perwakilan Dagang Asing
-    Penghasilan neto : 1% x ekspor bruto ke Indonesia
-    PPh terutang = 2,64% x ekspor bruto dan final
e.    Wajib Pajak Built Operate and Transfer (BOT)
-    Investor : Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak
-    Pemilik tanah :
 Bangunan : 5% x nilai bangunan dan final
        Penghasilan lain : tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak dan tidak final
f.    Wajib Pajak Kerjasama Telkom
-    PPh Terutang = 5% x peredaran bruto dan final
g.    Wajib Pajak Jasa Maklon Internasional
-    Penghasilan Neto = 7% x peredaran bruto
-    PPh Terutang = tarif tertinggi Pasal 17 x penghasilan neto
4.    Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Dalam Negeri  berbentuk perseroan terbuka

Penghasilan Kena Pajak
Besarnya penghasilan yang dikenakan pajak (Penghasilan Kena Pajak) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung dengan cara  Penghasilan Neto dikurangi :
-    kompensasi kerugian;
-    sumbangan wajib keagamaan; dan
-    Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Neto
Besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung sebagai berikut :
1.    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset diatas Rp 4,8 milyar
Penghasilan neto dihitunga secara pembukuan, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan menurut UU PPh.
Untuk dapat menghitung penghasilan neto, Wajib Pajak harus melakukan pembukuan.
2.    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset dibawah Rp 4,8 milyar
Penghasilan neto dihitung dengan menggunakan norma, yaitu tarif norma dikalikan dengan peredaran bruto Wajib Pajak.
Untuk dapat menghitung penghasilan neto, Wajib Pajak tidak wajib melakukan pembukuan. Namun, demikian kepada Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas penjualan (omset) atau peredaran bruto.
3.    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Tetap
Penghasilan neto = gaji kotor dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dan iuran pension/THT/JHT yang dibayar pegawai
4.    Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pensiunan
Penghasilan neto = jumlah pensiunan dikurangi biaya pension sebesar 5%
Sedangkan besarnya penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Badan atau Badan Usaha tetap (BUT) harus dihitung secara pembukuan, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan menurut UU PPh. Untuk dapat menghitung penghasilan neto, maka Wajib Pajak Badan atau BUT wajib  melakukan pembukuan.
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Berdasarkan Pasal 7 UU PPh besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut :
1.    Diri sendiri                                    Rp 15.840.000
2.    Tambahan untuk pegawai yang kawin                    Rp   1.320.000
3.    Tambahan istri kerja yang penghasilannya digabung dengan suami        Rp 15.840.000
4.    Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yag ditanggung (maks 3 org)    Rp   1.320.000

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar