Label

Rabu, 16 Maret 2011

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pengertian Pembukuan
Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU KUP, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Dasar Hukum
Ketentuan pokok pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU KUP.  Menurut ketentuan ini Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembukuan adalah :
(1)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan
(2)Wajib  Pajak badan, termasuk BUT
Sedangkan bagi Wajib Pajak lainnya :
(1)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan
(2)Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
tidak diwajibkan (dikecualikan) untuk melakukan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.

Ketentuan-ketentuan Pembukuan
Pembukuan atau pencatatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1.Diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
2.harus diselenggarakan di Indonesia
3.menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
4.diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas.
5.Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6.Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
Prinsip taat asas yaitu menerapkan prinsip yang sama/konsisten dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergesaeran laba atau rugi
Misalnya dalam hal  :
–Stelsel pengakuan penghasilan
–Tahun buku (periode pebkukuan)
–Metode penilaian persediaan ; atau
–Metode penyusutan dan amortisasi
Apabila Wajib Pajak ingin melakukan perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
Pengakuan Penghasilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara atau stelsel, yaitu :
1.Stelsel akrual, yaitu suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui saat diperoleh dan biaya diakui saat terutang (tidak tergantung kapan penghasilan diterima atau kapan tersebut dibayar secara tunai). Pengakuan penghasilan dengan stelsel akrual adalah yang paling banyak digunakan karena lebih sesuai dengan prinsip akuntansi.
2.Stelsel kas, yaitu suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui saat diterimanya dan biaya diakui saat diabayr secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru diakui apabila benar-benar telah diterima secara tunai dan biaya baru baru dibebankan setelah dibayar secara tunai. Perusahaan yang biasa menggunakan stelsel kas adalah perusahaan kecil Orang Pribadi dan perusahaan jasa (transportasi, hiburan dan restoran)
Untuk penghitungan pajak penghasilan dengan menggunakan Stelsel Kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.Jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan baik tunai maupun kredit.
2.Dalam menghitung HPP harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
3.Atas perolehan harta yang dapat disusutkan atau hak-hak yang dapat diamortisasi, pembebanan dilakukan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan/amortisasi.
4.Stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
Apabila Wajib Pajak menghendaki pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, harus mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang diijinkan untuk menggunakan pembukuan dengan bahasa asing atau mata uang selain Rupiah ini adalah :
1.WP dalam rangka PMA
2.WP Kontraktor KKS
3.WP dalam rangka Kontrak Karya
4.Bentuk Usaha Tetap
5.Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
6.WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN
7.WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Pencatatan
Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :
1.Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehka menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
2.Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.03/2007 tanggal 28 desember 2007, pencatatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1.diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya
2.menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
3.pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis
4.catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun
5.pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:
    a.Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
    b.Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat
        final.
Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan peredaran usaha, Wajib Pajak Orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar