Label

Selasa, 15 Maret 2011

OBJEK PAJAK PPN

Sejak berlakunya  UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984 tanggal 1 April 1984, objek PPN yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN 1984 lebih diarahkan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan objek PPN di bidang jasa dibatasi hanya jasa tertentu. Dalam perjalanan berikutnya, objek PPN ini mengalami perluasan secara bertahap. Perluasan objek pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN dan untuk menunjang netralitas PPN sebagai pajak atas konsumsi dan menghindari sejauh mungkin pengenaan PPN secara berganda.
        Perluasan terhadap objek PPN dalam setiap perubahan undang-undang, umumnya dilakukan dengan memperluas pengertian Peyerahan Kena Pajak, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Perubahan objek PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 ini dilakukan dengan cara memperluas atau mengubah pengertian penyerahan kena pajak dan menambah terminologi/definisi baru, yaitu : (1) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan (2) Ekspor Jasa Kena Pajak. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. Sedangkan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
2.1.    Objek Pajak yang dikenakan PPN
Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa objek pajak yang dikenakan PPN adalah:
a)    penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
b)    impor Barang Kena Pajak
c)    penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
d)    pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
e)    pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
f)    ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
g)    ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h)    ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
i)    kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
j)    Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
2.2.    Syarat suatu penyerahan dapat dikenakan pajak
Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa suatu penyerahan BKP atau JKP dapat dikenakan PPN apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
1.    Barang atau Jasa yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2.    Penyerahan yang dilakukan termasuk dalam pengertian penyerahan kena pajak
3.    Penyerahan dilakukan di Daerah Pabean
4.    Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
Untuk menentukan apakah suatu penyerahan dapat dikenakan pajak tergantung pada keempat syarat diatas. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka atas penyerahan tersebut tidak dapat dikenakan PPN.
2.3.    Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

    Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Barang Kena Pajak (BKP) adalah  barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
    Berdasarkan definisi BKP dan JKP dalam Pasal 1 angka 3 dan 5 ini berarti seluruh barang atau jasa pada dasarnya merupakan BKP atau JKP sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c atas penyerahannya dikenakan PPN. Hal ini dilakukan sesuai karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi yang harus dikenakan netral (tidak diskriminatif) terhadap pemilihan barang yang akan dikonsumsi.
    Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua barang atau jasa merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali Barang atau Jasa tersebut termasuk dalam daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN (negative list), tidak dipungut  atau dibebaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.
2.4.    Pengertian Penyerahan Kena Pajak
Penentuan suatu penyerahan merupakan penyerahan kena pajak atau bukan sangat krusial dalam menentukan apakah suatu transaksi terutang PPN atau tidak. Oleh karena itu pembahasan tentang pengertian penyerahan kena pajak sangat relevan dalam membahas tentang objek pajak.    
Dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP  adalah :
     a.    penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

     b.    pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).
     c.    penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.
Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

     d.    pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

     e.    Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.
Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e.

     f.    penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.
Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.
     g.    penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut.
Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-Undang ini.

     h.    penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
   
         Contoh:
Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
a.    penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.
b.    penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

c.    Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.
d.    pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak;
Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
e.    Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
Perubahan pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan bukan penyerahan BKP dalam Pasal 1A Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ini menyebabkan perubahan objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Berdasarkan ketentuan baru ini, objek PPN menjadi berubah sebagai berikut :
1.    Penyerahan BKP dalam rangka pembiayaan syariah yang sebelumnya dikenakan PPN pada setiap transaksi, sekarang dikenakan PPN, namun penyerahannya dianggap langsung dari supplier kepada konsumen (Pasal 1A ayat (1) huruf h).
2.    Barang kena pajak yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha yang sebelumnya dikenakan PPN, sekarang tidak dikenakan PPN, dengan syarat semua perusahaan yang terlibat telah terdaftar sebagai PKP (Pasal 1A ayat (2) huruf d).
3.    Persediaan BKP dan seluruh aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran, termasuk dalam pengertian penyerahan (Pasal 1A ayat (1) huruf e), kecuali atas aktiva yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta penyerahan aktiva berupa sedan dan station wagon (Pasal 1A ayat (2) huruf e). Ketentuan ini merupakan perubahan ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa persediaan BKP dan aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran, termasuk dalam pengertian penyerahan, namun terbatas pada aktiva yang PPN pada saat perolehannya telah dibayar dan dapat dikreditkan (Pasal 1A ayat (1) huruf e).
2.5.    Daerah Pabean

Pengertian Daerah Pabean menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Daerah Pabean adalah adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Daerah Pabean hanya meliputi wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan pabean. Sehingga wilayah Republik Indonesia lainnya yang didalamnya tidak berlaku peraturan perundang-undangan pabean seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat tidak termasuk dalam pengertian Daerah Pabean.  

2.6.    Kegiatan usaha atau pekerjaan
Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 secara eksplisit disebutkan bahwa penyerahan BKP atau JKP dikenakan PPN apabila penyerahan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Akan tetapi, penjabaran lebih lanjut tentang kriteria ”dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan” tidak ditemukan dalam batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang dapat dijadikan rujukan hanyalah  dengan penelusuran historis perubahan kriteria ini dalam Undang-Undang sebelumnya.
Sebelum dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang PPN 1984, kriteria yang digunakan adalah “dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan”. Kriteria ini selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menjadi “dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan”. Makna yang tercantum dalam penjelasan Pasal 4 UU PPN 1984 tentang pengertian “dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan” dapat digunakan sebagai rujukan. Dalam penjelasan ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah dalam rangka kegiatannya sehari-hari sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dari penafsiran secara historis tersebut dapat dipahami bahwa kriteria “dalam kegiatan usaha atau pekerjaan” mengandung pengertian “kegiatan sehari-hari” Pengusaha Kena Pajak.  

2.7.    Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean termasuk sebagai objek pajak. Pengenaan PPN atas pemanfaatan atau konsumsi BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean didasarkan pada prinsip destinasi (destination principle) yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Berdasarkan prinsip ini, PPN dikenakan di tempat tujuan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi. Mengingat yang dikonsumsi adalah BKP Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak maka istilah yang digunakan dalam ketentuan ini bukan konsumsi melainkan pemanfaatan.  
    Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sudah dikenakan PPN sejak 1 April 1989. Penegasan tentang hal ini dapat disimak dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-139/PJ.62/1989 tanggal 27 Maret 1989 yang selanjutnya tetap dipertahankan kena PPN sampai dilakukan perubahan ketiga terhadap UU PPN Tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Secara umum dalam ketentuan baru ini tidak ada perubahan, namun ada masalah dalam sistematika rumusan KMK yang lama yang menyebabkan Pasal 4 huruf d dan e jo Pasal 11 UU PPN menjadi tidak efektif. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan ringkasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.03/2010 yang mengatur tentang Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagai berikut :
1.    Dasar Hukum
Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN :
Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2.    Inti Pengaturan :
a.    Saat penyetoran adalah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang PPN.
b.    PPN yang terlambat disetor :
1)    Tetap dapat dikreditkan; dan
2)    Dikenai sanksi Pasal 9 (2a) UU KUP.
3.    Muatan Pasal
Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini secara garis besar adalah sebagai berikut :
a.    Definisi
Menguraikan tentang pengertian :
1)    Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
2)    Jasa Kena Pajak
3)    Barang Kena Pajak
4)    Surat Setoran Pajak
5)    Pengusaha Kena Pajak
6)    Daerah Pabean

b.    Objek PPN
PPN dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c.    Penghitungan PPN
Cara Penghitungan PPN:
1)    10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP, apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk PPN; atau
2)     10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk PPN.

Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak/perjanjian tertulis atau dalam kontrak/perjanjian tertulis tidak dengan tegas dinyatakan bahwa sudah termasuk PPN, maka PPN yang terutang dihitung sebesar 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP.

d.    Saat Terutang PPN
Saat terutangnya PPN terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.
Saat dimulainya pemanfaatan adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
•    saat BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
•    saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
•    saat harga jual BKP tidak berwujud dan/atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
•    saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.
Dalam hal saat-saat tersebut tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
e.    Saat Penyetoran PPN
PPN yang terutang harus dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
f.    Saat Pelaporan
•    Bagi PKP, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada bulan terutangnya pajak. SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.
•    Orang pribadi atau badan yang bukan PKP wajib melaporkan PPN yang telah disetor dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan  berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
g.    Sanksi Keterlambatan Setor
Orang pribadi atau badan yang melakukan penyetoran PPN setelah melewati batas waktu penyetoran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai UU KUP.


2.8.    Kegiatan membangun sendiri
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang perubahan pertama UU PPN 1984, maka kegiatan membangun sendiri yang dilakukan diluar kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak menjadi terutang PPN berdasarkan Pasal 16 C. Kegiatan membangunan sendiri ini tetap dipertahankan kena PPN sampai dilakukan perubahan ketiga terhadap UU PPN Tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip dasar pengenaan PPN yang mensyaratkan adanya penyerahan “dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan”. Itulah sebabnya, maka pengaturan tentang pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur tersendiri dalam UU PPN 1984.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, maka wajib pajak, baik perusahaan atau orang pribadi, yang membangun rumah atau bangunan dengan luas lebih dari 300 meter persegi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pemilik rumah atau bangunan tersebut membayar sendiri PPN yang terutang dan melaporkannya ke kantor pajak.
Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dari beban keuangan mereka dengan mengatur kembali batasan kegiatan membangun sendiri agar masyarakat berpenghasilan rendah terlindungi dari pengenaan PPN tersebut. Perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah dimunculkan dengan adanya perubahan luas bangunan yang terkena beban PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sebelumnya, luas bangunan yang terkena beban PPN ini adalah minimal 200 meter persegi, kini diperluas menjadi minimal 300 meter persegi.
Penetapan PMK ini dilakukan untuk memenuhi amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Intisari dari Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut :
1.    Pengertian Kegiatan Membangun Sendiri
Menurut peraturan ini, kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
2.    Kriteria Bangunan
Bangunan adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
a.    konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
b.    diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;
c.    luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
3.    Besar Tarif PPN
Tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan 10 persen pada Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah 40 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan. Ini tidak termasuk harga perolehan tanah. Beban PPN ini dikenakan tidak hanya untuk rumah baru, tetapi juga pengembangan rumah lama.
4.    Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan
Tata cara penyetoran dan pelaporan adalah sebagai berikut :
a.    Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
b.    Saat terutangnya Kegiatan Membangun Sendiri yakni pada saat mulai dibangunnya bangunan.
c.    Penyetoran dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah setelah masa pajak berakhir.Bendahara Pengeluaran.
d.    Pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
5.    Pajak Masukan
Pajak masukan pada saat membeli bahan bangunan tidak bisa dikreditkan dalam pengenaan PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Artinya, pembayaran PPN atas bahan bangunan yang dibeli tidak mengurangi PPN yang dibayar saat bangunan itu selesai dibangun.

2.9.    Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan – pasal 16D
        Perubahan objek PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 juga mencakup penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 D UU No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 D UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan seluruh aktiva, kecuali atas penyerahan aktiva yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta penyerahan aktiva berupa sedan dan station wagon. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa PPN dikenakan terbatas pada penyerahan aktiva yang PPN terutang pada saat perolehannya telah dibayar dan dapat dikreditkan.
2.10.    Ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor Jasa
Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, atas ekspor BKP tidak berwujud (Pasal 4 ayat (1) huruf g) dan ekspor JKP (Pasal 4 (1) huruf h) dikenakan PPN sebesar 0%. Batasan dan jenis BKP Tidak Berwujud yang atas ekspornya dikenakan PPN lebih lanjut diatur di penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g. Batasan dan jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 4 ayat (2)). Konsekuensi logis dari ketentuan baru ini adalah Wajib Pajak yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud atau melakukan ekspor JKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah diperolehnya.  Sebagai contoh : perusahaan yang memberikan jasa maklon kepada Wajib Pajak Luar Negeri (ekspor JKP) dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperolehnya atau mengklaim kelebihan pembayaran pajak (restitusi) kepada kantor pelayanan pajak.   
Sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU PPN tersebut maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :
1.    Dasar Hukum
Pasal 4 ayat (2) UU No 42 tahun 2009 ttg PPN dan PPnBM, bahwa Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
2.    Objek PPN
Dikenakan PPN sebesar 0% atas:
•    Ekspor BKP tidak berwujud; (Psl 4 (1) g)
•    Ekspor JKP. (Psl 4 (1) h)
3.    Penghitungan PPN:
•    PPN dikenakan atas ekspor JKP oleh PKP
•    PPN terutang = tarif PPN x DPP
•    Tarif PPN = 0%
•    DPP= Penggantian.
4.    Batasan Kegiatan JKP yang atas ekspornya dikenai PPN :
(1) Untuk Jasa Maklon
•    Pemesan/penerima JKP berada di luar DP dan merupakan WPLN serta tidak mempunyai BUT;
•    Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan/penerima JKP;
•    Bahan : bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan;
•    Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan/penerima JKP; dan
•    Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar DP
    (2) Untuk selain Jasa Maklon
•    jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
•    jasa yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean
5.    Jenis JKP yg atas ekspornya dikenai PPN :
•    Jasa Maklon;
•    jasa perbaikan dan perawatan;
•    jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi,
6.    Saat terutangnya PPN
•    Saat terutang PPN atas ekspor JKP : saat ekspor
•    Saat ekspor JKP : saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan
•    Saat terutangnya PPN
7.    Kewajiban membuat Faktur Pajak
•    PKP yg melakukan ekspor JKP wajib membuat FP
•    FP dibuat pada saat ekspor JKP
8.    Pelaporan
•    Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh PKP Eksportir Jasa Maklon tidak dapat dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN
•    PPN atas perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, dan/atau impor BKP, yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa Maklon merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN

1 komentar:

  1. kita juga punya nih artikel mengenai PPN, silahkan dikunjungi dan dibaca , berikut linknya
    http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3532/1/21206007%20VINA_JURNAL.pdf
    semoga bermanfaat

    BalasHapus