Label

Selasa, 15 Maret 2011

BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

Pada pembahasan sebelumnya tentang objek pajak kita sudah memahami bahwa pada dasarnya seluruh barang atau jasa merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf c atas penyerahannya dikenakan PPN. Hal ini dilakukan sesuai karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi yang harus dikenakan pajak secara netral (tidak diskriminatif) terhadap pemilihan barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi, dalam dinamika kehidupan nyata penerapan suatu peraturan tidak mungkin tanpa mengenal pengecualian sama sekali. Apabila UU PPN Indonesia sama sekali tidak mengenal pengecualian, maka UU PPN Indonesia akan menjadi tidak realistis.
    Pengertian yang luas tentang BKP dan JKP dalam UU No. 42 Tahun 2009 tersebut masih dibatasi oleh Pasal 4A yang mengatur tentang Non BKP dan Non JKP. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (non BKP) berdasarkan Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009 adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :
a.    barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung  dari sumbernya
b.    barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
c.    makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
d.    uang, emas batangan, dan surat berharga
Dengan berlakunya UU PPN yang baru ini, jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP 144 Tahun 2000) dihapus dan sekarang dalam ketentuan yang baru jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak ditetapkan langsung di dalam penjelasan Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009.  Secara garis besar perubahan ketentuan tentang non BKP dan non JKP dalam ketentuan baru tersebut adalah sebagai berikut :
1)    Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan
Daging, telur, susu, sayur-sayuran dan buah-buahan berdasarkan ketentuan lama dibebaskan dari pengenaan PPN melalui Peraturan Pemerintah tentang BKP Strategis, sekarang  menjadi tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf b.
2)    Barang Hasil Pertambangan (yang telah dikenakan Pajak Daerah)
Barang Hasil Pertambangan (yang dikenakan Pajak Daerah) berdasarkan ketentuan lama dikenakan PPN, kecuali pasir dan kerikil (Pasal 4A ayat (2) huruf a), sekarang diubah menjadi tidak dikenakan PPN (disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD), yaitu asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit. (Pasal 4A ayat (2) huruf a).
3)    Jasa Keuangan
Dalam ketentuan lama tidak dikenakan PPN atas jasa perbankan sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d. Sekarang dalam UU PPN yang baru Pasal 4A ayat (3) huruf d tersebut diubah menjadi tidak dikenakan PPN atas jasa keuangan, berupa:
1.    jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2.    jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
3.    jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
a)    sewa guna usaha dengan hak opsi;
b)    anjak piutang;
c)    usaha kartu kredit; dan/atau
d)     pembiayaan konsumen;
4.    jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
5.     jasa penjaminan.
4)    Jasa-jasa Tertentu
Terdapat jasa-jasa tertentu yang sebelumnya dikenakan PPN tapi dengan berlakunya ketentuan baru ini menjadi tidak dikenakan PPN. Jasa-jasa tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Jasa di bidang penyediaan tempat parkir;
2.    Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
3.    Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
4.    Jasa boga/katering.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda (atas jasa penyediaan tempat parkir dan jasa boga/katering) karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat pengguna jasa telepon umum dan layanan pengiriman uang lewat wesel pos agar harga terjangkau.
Dengan dicantumkannya jasa boga/katering sebagai jasa yang tidak dikenakan pajak dalam Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009, maka berdasarkan interpretasi terhadap bunyi undang-undang tersebut semua jasa boga/katering baik yang disediakan oleh hotel/restoran maupun yang disediakan pihak swasta kepada pihak lain (diluar hotel/restoran) menjadi tidak kena PPN.
Menurut pendapat saya, pencantuman jasa boga/katering dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ini masih kurang tepat. Jika yang dimaksud pembuat undang-undang adalah  mencantumkan jasa boga/katering sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah dikenakan Pajak Daerah, seharusnya bunyi undang-undang adalah “jasa boga/katering yang dikenakan Pajak Daerah”. Dengan demikian  jasa boga/katering yang disediakan oleh pihak ketiga kepada suatu perusahaan atau lembaga menjadi tetap kena PPN karena mereka tidak dikenakan Pajak Daerah.
3.1.    Non BKP
  
Untuk lebih memahami ketentuan tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, pada bagian berikut akan diuraikan ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009. Sesuai penjelasan Pasal 4A, jenis barang yang tidak dikenakan PPN untuk masing-masing kelompok barang adalah sebagai berikut :
1.    barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:
a.    minyak mentah (crude oil);
b.    gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap  dikonsumsi  langsung oleh masyarakat;
c.    panas bumi;
d.    asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
e.    batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
f.    bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2.    Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
a.    beras;
b.    gabah;
c.    jagung;
d.    sagu;
e.    kedelai;
f.    garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
g.    daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
h.    telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
i.    susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
j.    buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
k.    sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

2.1.    Non JKP
Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (non JKP) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
1.    jasa pelayanan kesehatan medis;
Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:
a.    jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
b.    jasa dokter hewan;
c.    jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
d.    jasa kebidanan dan dukun bayi;
e.    jasa paramedis dan perawat;
f.    jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
g.    jasa psikolog dan psikiater; dan
h.    jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:
i.    jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
j.    jasa dokter hewan;
k.    jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
l.    jasa kebidanan dan dukun bayi;
m.    jasa paramedis dan perawat;
n.    jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
o.    jasa psikolog dan psikiater; dan
p.    jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2.    jasa pelayanan sosial;
Jasa pelayanan sosial meliputi:
1.    jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
2.    jasa pemadam kebakaran;
3.    jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4.    jasa lembaga rehabilitasi;
5.    jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
6.    jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
3.    jasa pengiriman surat dengan perangko;
Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4.    jasa keuangan;
5.    jasa asuransi;
Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6.    jasa keagamaan;
Jasa keagamaan meliputi:
1.    jasa pelayanan rumah ibadah;
2.    jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3.    jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
4.    jasa lainnya di bidang keagamaan.
7.    jasa pendidikan;
Jasa pendidikan meliputi:
1.    jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan  pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
2.    jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8.    jasa kesenian dan hiburan;
Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9.    jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10.    jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11.    jasa tenaga kerja;
Jasa tenaga kerja meliputi:
1.    jasa tenaga kerja;
2.     jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
3.    jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12.    jasa perhotelan;
Jasa perhotelan meliputi:
1.    jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah  penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
2.    jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
13.    jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian lzin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
14.    jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
Yang dimaksud dengan “jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam” adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
15.    jasa penyediaan tempat parkir;
Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat parkir” adalah  jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
16.    jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17.    jasa boga atau katering.

2 komentar:

  1. kita juga punya nih artikel mengenai PPN, silahkan dikunjungi dan dibaca , berikut linknya
    http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3532/1/21206007%20VINA_JURNAL.pdf
    semoga bermanfaat

    BalasHapus
  2. Yth. Bapak Wiston

    Saya punya pertanyaan nih Pak, sebetulnya apa sih filosofinya atas Jasa Asuransi tidak dikenakan PPN, terima kasih sebelumnya Pak Wiston

    Akbar

    BalasHapus