Label

Kamis, 21 April 2011

ASPEK PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM

  • Pengertian
  1. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.  

2.  Usaha Mikro
    Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.  

    3. Usaha Kecil
      Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memilik penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,-  

      4. Usaha Menengah
        Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besarm memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-



        • Dasar Hukum
        Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan untuk koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

        1. UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
        2. UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 tentang Pajak Penghaslan
        3. UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
        4. UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian
        5. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
        6. Peraturan pelaksanaan perpajakan yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak


        • Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi Dan UKM
        Berdasarkan definisi diatas, koperasi dapat dikelompokkan sebagai Wajib Pajak Badan sedangkan UKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan. Untuk mempermudah memahami kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM, pembahasan akan kami bagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama, Kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha dan bagian kedua Kewajiban perpajakan bagi UKM yang berbentuk perseorangan.
        • Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM yang Berbentuk Badan Usaha
        Secara umum kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM sebagai badan adalah sebagai berikut :

        1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
        2. Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
        3. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotonga / Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun Pajak Lainnya;
        4. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
        Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

        a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP

        Koperasi dan UKM sejak memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat subketif dan obyektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak adanya pengesahan badan hukum baik koperasi dan UKM yang bersangkutan harus segera mendaftrakan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
        Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
        Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP adalah :
        1. Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
        2. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
        3. KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
        Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil ( Rp. 600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh Koperasi serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Koperasi terdaftar.


        b. Melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan

        Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha wajib melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh . Kewajiban pemotongan /pemungutan PPh oleh Koperasi dan UKM meliputi jenis pajak sebagai berikut :
        1). PPh Pasal 21

        Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan Koperasi dan UKM yang berbadan hukum, setiap dilakukannya pembayaran penghasilan kepada karyawan atau orang pribadi lainnya dan menyetorkan PPh hasil pemotongan tersebut ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar.
        2). PPh Pasal 4 ayat (2)

        PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan pengenaan bersifat final (penghitungan PPh-nya selesai setelah dibayarkan), misalnya :
        • penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi,
        • penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan,
        • penghasilan dari jasa konstruksi dan
        • penghasilan dari hadiah undian.
        Jika koperasi atau UKM yang berbadan hukum melakukan pembayaran atas jenis-jenis penghasilan ini, maka wajib dilakukan pemotongan PPh-nya dan menyetorkan PPh nya ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar.
        Demikian juga, apabila Koperasi dan UKM menerima penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan atau menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang penyewanya tidak ditunjuk sebagai pemotong (misalnya penyewanya orang pribadi), maka Koperasi dan UKM tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.
        Penghasilan yang diterima Koperasi dan UKM yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut diatas, termasuk penghasilan dari bunga tabungan/deposito/diskonto SBI, penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang PPh-nya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari Koperasi dan UKM tersebut.
        3). PPh Pasal 22
        PPh Pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk dipungut Pajak Penghasilannya.
        Koperasi atau UKM yang bergerak di bidang industri tertentu dapat ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN).
        Koperasi dan UKM juga dapat ditunjuk sebagai pemungut oleh KPP apabila bergerak sebagai industri tertentu ataupun sebagai penjual produk tertentu misalnya bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
        4). PPh Pasal 23
        PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari modal dan dari jasa tertentu. Apabila koperasi dan UKM melakukan pembayaran kepada pihak lain yang jenis penghasilan masuk katagori Objek PPh Pasal 23, maka wajib dilakukan pemotongan, menyetorkan hasil pemotongan ke Bank Persepsi dan kantor Pos serta melaporakannya ke KPP atau KP2KP tempat Koperasi dan UKM terdaftar. Adapun objek dan tarif PPh Pasal 23 secara garis besar adalah sebagai berikut :
        1. Dividen, bunga, royalti, hadiah : tarif 15%
        2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) : tarif 2%
        3. Imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh : tarif 2%
        Untuk Yang tidak ber_NPWP dipotong 100% lebih tinggi atau menjadi 4%.
        5). PPh Pasal 26
        PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajal luar negeri selain Bentuk Usaha tetap. Apabila Koperasi atau UKM yang berbentuk badan usaha membayar penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeri, maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

        c. Menghitung PPh Badan Yang Terutang, Menyetorkan Pajak Masih Terutang Dan Melaporkan Pajak Penghasilan Baik Dari Pemotongan/Pemungutan Maupun Yang Dibayar sendiri.
        Koperasi atau UKM yang berbadan usaha wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam menghitung PPh yang terutang, yang perlu diperhatikan Koperasi dan UKM ada 2 (dua ) bagian utama yaitu :
        1. Penghasilan yang merupakan objek PPh dan yang bukan objek PPh yang diterima/ diperoleh Koperasi atau UKM;
        2. Biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.
        Cara penghitung PPh badan adalah :

        • Menghitung Penghasilan Kena Pajak Setahun
        Peredaran usaha                                       Rp. AAAA 
                    Biaya-biaya Operasional                           Rp. BBBB
                    Penghasilan Netto                                     Rp. CCCC

                    Koreksi Fiskal (positif/negatif)                   Rp. DDDD

                    Penghasilan Kena Pajak                            Rp. XXXX

        •     Menghitung Pajak Terhutang berdasarkan tarif umum Pasal 17 UU PPh
        PPh terutang = Penghasilan Kena Pajak (Rp XXXX) dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu 25%.


        Contoh 1 :

        Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000 maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp. 200.000.000 x 25% = Rp. 50.000.000

        Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, Koperasi atau UKM ini sebagai Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya sampai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan atau menjadi 12,5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
        Contoh 2 :

        Koperasi X tahun 2009 peredaran brutonya Rp. 2.500.000.000 (lima miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 200.000.000. Perhitungan pajak terhutangnya adalah : Rp. 200.000.000 x (28% x 50%) = Rp. 28.000.000

        Contoh 3 :

        UKM (PT.X) tahun 2009 peredaran brutonya Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. (tiga miliar rupiah). Perhitungan pajak terhutangnya adalah :
        1. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :
          (Rp. 4.800.000.000 : Rp. 30.000.000.000) x Rp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000
        2. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :
        Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000

        PPh yang terutang :

        - (50% x 25%) x Rp. 480.000.000       = Rp. 60.000.000

        - 25% x Rp. 2.520.000.000                  = Rp. 630.000.000 +

        Jumlah PPh yang terutang                       = Rp. 690.000.000



        d. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

        Jika Koperasi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dengan peredaran brutonya (omzet) setahun melebihi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kecuali atas barang-barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut :
        Kelompok Barang yang Tidak dikenakan PPN

        • barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit
        • barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
        • makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk, makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering
        • uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
        Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN

        • Pelayanan kesehatan medik, meliputi :
          • Jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan;
          • Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
          • Jasa kebidanan dan dukun bayi;
          • Jasa paramedis dan perawat dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanotarium
        • Pelayanan sosial, meliputi :
          • Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
          • Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
          • Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
          • Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
          • Jasa pemakaman termasuk krematorium;
          • Dan jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial pengiriman surat dengan perangko
        • Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
        • Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
        • Jasa sewa guna usaha (sgu) dengan hak opsi
        • Keagamaan, meliputi :
          • Jasa pelayanan di rumah ibadah;
          • Jasa pemberian khotbah atau dakwah


        Mekanisme perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

        Pajak Keluaran              Rp. XXXX
        (10% kali nilai DPP atas penjualan)
        Pajak Masukan              Rp. YYYY (-/-)
        (10% kali nilai DPP atas penjulan)
        PPN yang kurang (lebih) bayar         Rp. YYYY
        Perhitungan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulan dengan menggunakan formulir 1111, formulir 1111DM (bagi PKP omset tertentu atau kegiatan usaha tertentu) atau menggunakan E-SPT DJP yaitu program SPT Masa PPN yang dibagikan secara gratis oleh DJP.


        • Kewajiban Perpajakan Bagi UKM yang Berbentuk Perseorangan
        UKM ada yang berbentuk perseorangan atau orang pribadi. Apabila orang pribadi tersebut telah memenuhi persyarat subjektif yaitu subjek pajak orang pribadi dan persyarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disebut sebagai Wajib Pajak. Sebagai wajib pajak tentunya memiliki kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan.

        Secara umum kewajiban perpajakan bagi UKM perorangan adalah :

        a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;

        b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya;

        c. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak);


        Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

        a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP

        UKM yang berbentuk perseorangan setelah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
        Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP bagi UKM berbentuk perseorangan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk).
        UKM perseorangan yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka UKM perseorangan terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh UKM perseorangan serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar.


        b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya

        UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan UKM perseorangan yang tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi hanya penyelenggarakan pencatatan, maka dalam menghitung PPh yang terutang cukup berdasarkan peredaran bruto (omzet) yang dicatat tersebut. UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dalam menghitung besarnya PPh terutang sama prinsipnya dengan Koperasi atau UKM yang berbadan usaha yaitu memperhatikan penghasilan, dan biaya-biaya lainnya. UKM perseorangan yang menyelenggarakan pencatatan, cara penghitungan besarnya PPh :
        Penghasilan netto (Penghasilan bruto setahun x norma*)      Rp AAA

        Pengurangnya:

        PTKP (sesuai keadaan orang pribadi tersebut)                   (Rp BBB)

        Penghasilan Kena Pajak                                                      Rp CCC


        Contoh :

        Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000,00, maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp. 200.000.000 x 25% = Rp. 50.000.000
        UKM perseorang wajib menyetor PPh Pasal 25 (angsuran PPh) setiap bulannya dan melaporkannya ke KPP atau KP2KP tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar. Dasar angsuran PPh Pasal 25 adalah 1/12 dari PPh yang terhutang tahun sebelumnya, misalnya PPh terutang UKM perseorangan tahun 2010 sebesar Rp. 2.400.000, maka angsuran PPh Pasal 25 nya adalah 1/12 x Rp. 2.400.000 = Rp. 200.000,-
        Selain wajib mengangsur PPh (PPh Pasal 25), UKM perseorangan juga wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila UKM menerima penghasilan tersebut. Demikian juga dengan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima UKM perseorangan (penyewa bukan pemotong), wajib disetor sendiri.


        c. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak)
        Jika UKM perseorangan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dengan peredaran brutonya (omzet) setahun melebihi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Ketentuan pemungutan PPN untuk UKM perseorangan sama dengan pemungutan PPN untuk Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha.


        • PERLAKUAN KHUSUS DAN INSENTIF PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM
        1. Perlakuan Khusus Perpajakan Untuk Koperasi dan UKM

        UU Perpajakan khususnya UU PPh yang terakhir dirubah (UU No.36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) banyak memberikan perlakukan khusus untuk Wajib Pajak Koperasi dan UKM. Perlakukan khusus tersebut adalah :

        1. Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya tidak melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) dan bersifat final;
        2. Sedangkan penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
        3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan koperasi kepada para anggotanya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
        4. Bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif tunggal yaitu 25% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak melebih Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% atau menjadi 12.5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-;


        • Insentif Pajak Bagi Koperasi dan UKM
        Dalam UU Perpajakan terdapat beberapa ketentuan yang dapat dimanfaatkan Koperasi dan UKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
        a. Insentif PPh
        1. Harta hibahan yang diterima oleh koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (Pasal 4 ayat (3) huruf a.2 UU PPh jo. Peraturan Menteri keuangan Nomor : 245/PMK.03/2008) bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang memenuhi syarat menerima harta hibahan tidak dikenakan PPh;
        2. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) bukan merupakan objek PPh. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha menanamkan modal pada badan usaha lainnya di Indonesia dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka atas dividen yang diterima tidak dikenakan PPh
        b. Insentif PPN

        1. Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha Import dan penyerahan di dalam negeri berupa Barang hasil makanan ternak,unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, serta barang hasil peternakan, PPN nya dibebaskan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM membeli jenis barang tersebut, tidak akan dikenakan PPN (Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007).
        2. Koperasi dan UKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan menyerahkan minyak goreng sawit curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan Merek MINYAKKITA, PPNnya ditanggung oleh Pemerintah;
        3. Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha (melakukan penyerahan barang dagangan atau jasa) di Batam, Bintan dan Karimun di bebaskan dari pengenaan PPN termasuk apabila melakukan import barang dari luar daerah tersebut, juga dibebaskan dari PPN, PPh Pasal 22 import dan cukai (Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2009);


        c. Stimulus Bagi Koperasi dan UKM

        Pemerintah memberikan stimulus kepada dunia usaha dan pekerja dalam meringkan beban pajak berupa PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) hanya diberikan kepada pekerja (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009) dengan syarat:
        1. Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 5 juta dalam satu bulan;
        2. Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha kategori usaha tertentu, yaitu:
          • Pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan;
          • Perikanan; dan
          • Industri pengolahan.

        • PENUTUP
        Koperasi dan UKM sejak memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat subketif dan obyektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak adanya pengesahan badan hukum baik koperasi dan UKM yang bersangkutan harus segera mendaftrakan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
        Demikian juga Koperasi dan UKM yang bergerak dibidang penjualan dan jasa apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang PPN, sebaiknya juga segera mendaftarkan diri di KPP setempat untuk memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). NPWP merupakan identitas sebagai wajib pajak.
        Setelah memiliki NPWP dan NPPKP Koperasi dan UKM mempunyai kewajiban Perpajakan yaitu :
        1. menghitung sendiri pajak terhutang,
        2. memotong atau memungut PPh dan PPN terutang
        3. menyetor sendiri pajak ditempat yang telah ditentukan,
        4. kemudian melaporkan sendiri melalui media surat pemberitahuan (SPT), jumlah pajak yang telah dibayar sendiri, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain, dan jumlah pajak yang harus dibayar atau lebih bayar pada akhir tahun sesuai dengan azas self assessment.


        Minggu, 17 April 2011

        ASPEK PERPAJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

        Tulisan ini mencoba menjelaskan aspek perpajakan dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aspek perpajakan di sini adalah aspek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran imbalan jasa, aspek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran honorarium kepada guru atau tenaga administrasi, dan aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang dan jasa. Pembedaan jenis sekolah negeri dan bukan sekolah negeri akan memberikan dampak berbeda dalam praktek pemungutan PPN. Pembayaran honor kepada guru atau pegawai yang berstatus PNS dan bukan PNS juga akan mengakibatkan perlakuan berbeda dalam pemotongan PPh Pasal 21.
        Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disingkat BOS), adalah salah satu bentuk program pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain itu, secara khusus program BOS juga mempunyai tujuan untuk :
        1. Menggratiskan siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban operasional sekolah baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta
        2. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada sekolah RSBI dan SBI
        3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
        Adapun besarnya dana BOS untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut :
        1. Rp400.000,-/siswa/tahun untuk SD/SDLB di kota
        2. Rp397.000,-/siswa/tahun untuk SD/SDLB di kabupaten
        3. Rp575.000,-/siswa/tahun untuk SMP/SMPLB/SMP Terbuka di kota
        4. Rp570.000,-/siswa/tahun untuk SMP/SMPLB/SMP Terbuka di kabupaten
        Peraturan Pelaksanaan Perpajakan
        Sebenarnya, petunjuk operasional perpajakan atas BOS ini sudah dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor  SE – 02/PJ./2006   Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan perpajakan selalu berkembang, apalagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka aturan pelaksanaan Pajak Penghasilanpun banyak yang sudah berubah.
        Dengan kata lain, SE-02/PJ/2006 tidak lagi dapat dijadikan rujukan sepenuhnya tentang petunjuk pelaksanaan perpajakan program BOS karena beberapa peraturan yang dijadikan rujukan sudah berubah.
        Berikut ini, disajikan peraturan perpajakan terkait program BOS ini, yang sebagian dirujuk juga oleh SE-02/PJ/2006.
        1. PPh Pasal 21 : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-57/PJ/2009
        2. PPh Pasal 22 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010
        3. PPh Pasal 23 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
        4. PPN : PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang PPN tidak dipungut atau dibebaskan atas barang-barang tertentu.

        Aspek PPh Pasal 21
        Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PER-31/PJ/2009 stdtd PER-57/P/2009, baik sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri termasuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sehingga jika ada pembayaran penghasilan  yang merupakan objek PPh Pasal 21, maka baik sekolah negeri maupun bukan negeri harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
        Dalam hal dana BOS digunakan untuk honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS, dan kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka, maka pemotongan PPh Pasal 21 tunduk kepada pemotongan PPh pasal 21 atas peserta kegiatan sebagaimana diatur dalam PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009. Namun demikian, jika penerima honor adalah PNS, maka pemotongannya tunduk pada ketentuan dalam PP 80 Tahun 2010. Dengan demikian, perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 atas honor jenis ini adalah sebagai berikut :
        1. Atas pembayaran honor kepada guru dan pegawai lain yang bukan PNS, dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 UU PPh, yang pada umumnya adalah 5% dari jumlah bruto.
        2. Atas pembayaran honor kepada PNS dikenakan PPh Pasal 21 dengan tariff 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV.
        3. Atas pembayaran honor kepada PNS yang bergolongan IID ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21
        Dalam hal dana BOS digunakan untuk membayar honor bulanan kepada guru honorer, guru tidak tetap (GTT) atau pegawai tidak tetap (PTT), yang bukan PNS, maka pemotongan PPh Pasal 21 tunduk kepada ketentuan dalam PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009.  Dalam konteks penghitungan PPh Pasal 21 ini, guru jenis ini dapat digolongkan ke dalam pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Jika honor bulanannya masih di bawah PTKP, maka atas honor ini tidak dipotong PPh Pasal 21. Besarnya PTKP minimal untuk tahun 2009 adalah Rp15.840.000 setahun atau Rp1.320.000 sebulan. Apabila melebihi PTKP, maka penghasilan yang di atas PTKP dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh (pada umumnya adalah 5% saja).
        Perhitungan di atas didasarkan pada asumsi bahwa guru honorer atau GTT ini tidak diberikan honor bulanan lain selain dana yang berasal dari dana BOS ini.
        Penggunaan dana BOS berikutnya yang merupakan objek PPh pasal 21 adalah pembayaran honor untuk tukang atau tenaga lepas yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah. Pengenaan PPh Pasal 21 nya tunduk kepada PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009 sebagai berikut :
        • Dalam hal upah harian belum melebihi Rp. 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
        • Dalam hal upah harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah harian dikurangi Rp. 150.000,00, dikalikan 5%
        • Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000,00 dan kurang dari Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang yang harus dipotong adalah sebesar upah harian dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%
        • Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12

        Aspek PPh Pasal 22
        Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 atas belanja barang dan jasa yang dananya dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DIKECUALIKAN/TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22 lagi.

        Aspek PPh Pasal 23
        Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, baik sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri merupakan pemotong PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 dalam penggunaan dana BOS bisa timbul berupa pembayaran imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah kepada badan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, atas jasa seperti ini dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto.

        Aspek Pajak Pertambahan Nilai
        Aspek PPN dalam penggunaan dana BOS adalah terkait dengan pemungutan PPN atas pembelian barang atau jasa yang dananya berasal dari APBN/D. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk  Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini adalah bendaharawan pemerintah. Dengan demiekian, sekolah yang bukan negeri tidak ada kewajiban pemungutan PPN.
        Sebaliknya, bendahara sekolah negeri adalah bendaharawan pemerintah sehingga ia punya kewajiban pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan cara memungut PPN terutang dan menyetorkan ke kas negara atas nama rekanannya.
        PPN tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. PPN juga tidak dipungut dalam hal pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang PPN nya dibebaskan.
        Jadi, terkait dengan penggunaan dana BOS oleh sekolah negeri, perlakuan PPN nya adalah sebagai berikut : 
        • Atas pembelian buku-buku teks pelajaran umum dan agama serta kitab suci, PPN nya dibebaskan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003. Dengan demikian atas pembelian buku-buku seperti ini bendaharawan sekolah negeri tidak memungut PPN.


        Tarif Lebih Tinggi
        Dengan berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2008, ketentuan tentang pemotongan dan pemungutan PPh mengalami perubahan. Salah satunya adalah penerapan tarif lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Untuk itu perlui diperhatikan oleh bendahara BOS apakah penerima penghasilan memiliki NPWP atau tidak. Fotocopy NPWP kiranya perlu diminta untuk membuktikan kepemilikan NPWP ini.
        Untuk PPh Pasal 21, penerima penghasilan yang tidak berNPWP dipotong pajak dengan tarif 20% lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya tarif normal 5% maka kalau yang tidak berNPWP dipotong tarif 20% lebih tanggi menjadi 6%. Untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, penerima penghasilan yang tidak berNPWP dikenakan tarif 100% lebihh tinggi. Jadi, kalau tarif normal PPh Pasal 22 adalah 1,5%, bagi yang tak berNPWP, tarifnya adalah 3%. Kalau tarif PPh Pasal 23 bagi yang berNPWP adalah 2%, bagi yang tak berNPWP tarifnya adalah 4%.

        DAFTAR BACAAN :
        1. Undang-Undang Nomor No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
        2. Undang-Undang Nomor 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
        3. Undang-Undang Nomor 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)
        4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010
        5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010
        6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ/2006
        7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009
        8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009
        9. Artikel : Aspek Perpajakan Bantuan Operasional Sekolah dari Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel

        Rabu, 13 April 2011

        RESTITUSI ATAU PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

        Ada beberapa skema restitusi atau pengembalian pajak berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Indonesia, yaitu :
        1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian (Pasal 17 ayat (1) UU KUP),
        2. pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penelitian atas permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) UU KUP),
        3. pengembalian pendahuluan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dengan produk SKPPKP setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP),
        4. pengembalian pendahuluan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dengan produk SKPPKP setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP), dan
        5. Restitusi PPN kepada Pemegang Paspor luar negeri atas pembelian BKP di dalam daerah pabean tetapi tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (Pasal 17E UU KUP)
        Tulisan ini akan lebih menjelaskan skema restitusi pada point 2 yaitu restitusi atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
        Ruang Lingkup
        Pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak
        Pihak yang bisa melakukan restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang adalah Wajib Pajak, dalam arti jika bukan Wajib Pajak dan terlanjur membayar pajak yang seharusnya tidak terutang atau terlanjur dipotong atau dipungut pajak, maka atas pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut tidak dapat diajukan restitusi.
        Contohnya, bunga deposito atau bunga tabungan yang diterima oleh pemerintah yang sudah terlanjur dipotong PPh final Pasal 4 Ayat (2). Pemerintah adalah bukan subjek pajak dan juga bukan Wajib Pajak sehingga ia tidak bisa mengajukan restitusi  atas pemotongan PPh final ini.
        Contoh lainnya adalah perusahaan importir yang dipungut atau membayar PPnBM yang seharusnya tidak terutang atau pengusaha angkutan yang dipungut PPnBM atas kendaraan yang dibelinya padahal seharusnya dibebaskan dari PPnBM, dan seorang Wajib Pajak yang membayar atau dipotong atau dipungut PPh Final yang seharusnya tidak terutang.
        Dua jenis kasus pajak yang seharusnya tidak terutang adalah terjadi kesalahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang dan terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak. Paragraf di bawah ini akan menjelaskan tentang tatacara pengembalian untuk dua jenis kasus pajak yang seharusnya tidak terutang.
        Kesalahan Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak Atas Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
        Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan surat permohonan. Wajib Pajak tersebut meliputi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
        Permohonan pengembalian tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau berdomisili, dengan melampirkan :
        1. asli bukti pembayaran pajak;
        2. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
        3. alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
        Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak
        Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yakni :
        1. pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;atau
        2. pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut,
        dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut atau Pengusaha Kena Pajak Pemungut tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut.
        Untuk kasus Pajak Penghasilan, pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan. Untuk kasus PPN dan/atau PPnBM, kesalahan pemungutan tersebut dapat diminta kembali oleh PKP yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.
        Surat permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar atau kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan, yang harus dilampiri antara lain dengan :
        1. asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
        2. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
        3. alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
        Dalam hal :
        1. pihak yang dipotong, atau dipungut orang pribadi yang tidak memiliki NPWP;
        2. pihak yang dipotong atau dipungut subjek pajak luar negeri; atau
        3. terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungut.
        pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dilakukan berdasarkan surat permohonan melalui Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut atau Pengusaha Kena Pajak Pemungut kecuali Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha.
        Permohonan tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak Pemungut dikukuhkan yang harus dilampiri antara lain dengan :
        1. asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
        2. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
        3. surat permohonan dan surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan;dan
        4. alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
        Proses Permohonan
        Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Namun apabila laporan hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis.
        Berdasarkan SKPLB tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) setelah terlebih dahulu memperhitungkan dengan utang pajak apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak masih memiliki utang pajak.

        Selasa, 12 April 2011

        KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

        KEBERATAN

        Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.


         
        Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan
        Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
        a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
        b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
        c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
        d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
        e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.


        Ketentuan Pengajuan Keberatan


        Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:
        1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
        2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
        3. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/masa pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.
        4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

         
        Jangka Waktu Pengajuan Keberatan
        Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.


        1. Surat Keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
        2. Surat Keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.


        Penyelesaian Keberatan


        Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.




        BANDING



        A. Objek Banding (Pasal 31)



        1. Objek Banding adalah sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
        2. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


        B. Pemohon Banding



        1.
        Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
        2. 
        Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
        3. 
        Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
          
        a 
        Warga Negara Indonesia; 
          
        b. 
        Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan; 
          
        c. 
        Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
        4. 
        Dalam hal kuasa hukum yang memdampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampal dengan derajat kedua, pegawal, atau pengampu, persyaratan di atas tidak diperlukan.
        5. 
        Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
        6. 
        Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, pefeburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

         
        C. Pihak Terbanding (Pasal 35 & 36)



        Pihak yang terbanding adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.


          
        D. Syarat-Syarat Banding (Pasal 35 & 36)



        1. Banding diajukan secara tertulis dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
        2. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
        3. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
        4. Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
        5. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
        6. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
        7. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
        8. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
        9. Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan.


        E. Hak-hak Pemohon Banding ( Pasal 38 & 41)


         
        1. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
        2. Pemohon banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan atas permohonan banding kepada Pengadilan Pajak.
        3. Banding yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan :
          1. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang dilaksanakan
          2. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
          3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.






        GUGATAN
        A.
        Objek Gugatan ( Pasal 1 UU No. 14 TAHUN 2002 )



        1.
        Objek Gugatan adalah pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
        2. Keputusan yang dapat diajukan gugatan antara lain : 
          
        a. 
        Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang berkaitan dengan keputusan yang dapat diajukan keberatan;
          
        b. 
        Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
          
        c. 
        Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
        B. Penggugat ( Pasal 41 UU No. 14 TAHUN 2002 )



        1.
        Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
        2.
        Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
        3.
        Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.
        C. Syarat-syarat Gugatan (Pasal 40 UU No. 14 TAHUN 2002 )



        1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
        2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
        3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
        4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
        5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud daram ayat (4) adalah 14 (empat belas) harlterhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
        6. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.




        D. Hak Penggugat (Pasal 42 & 43 UU No. 14 TAHUN 2002 )



        1.
        Penggugat dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Pajak.
        2.
        Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan : 
          
        a. 
        Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang 
          
        b. 
        Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
        3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.
        4.
        Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.




        PENINJAUAN KEMBALI

        Peninjauan kembali terjadi apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.







        Alasan-alasan Peninjauan Kembali

        1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
        2. Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
        3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
        4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
        5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





        Jangka Waktu Peninjauan Kembali

        1. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;
        2. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

        Penetapan dan Ketetapan Pajak


         
        Penetapan Pajak
        Pada prinsipnya, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Artinya, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak (ajaran materiil) bukan karena terbitnya ketetapan pajak (ajaran formil).
        Berdasarkan UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
        Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
        Direktur Jenderak Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak (Pasal 14 PP 80 Tahun 2007).
        Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP, apabila setelah penghapusan NPWP WP atau pencabutan Pengukuhan PKP, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP.

         
        Macam-Macam Ketetapan Pajak
        Produk hukum ketetapan pajak meliputi :
        1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pasal 13 UU KUP.
        2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) pasal 15 UU KUP.
        3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pasal 17 UU KUP.
        4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) pasal 17 A UU KUP.
        5. Surat Tagihan Pajak (STP) pasal 14 UU KUP.

           
        Surat Ketetapan Pajak (PMK-23/PMK.03/2008 Jo PER-5/PJ/2009
        SKP adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB atau SKPKBT atau SKPN atau SKPLB (pasal 1 angka 15 UU KUP). Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan SKP dilimpahkan kepada KPP. Ketetapan pajak ini dapat diteritkan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian pajak.
        Jenis Surat Ketetapan Pajak
        1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
        2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
        3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
        4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
        Ketentuan Umum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
        1. SKP diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
        2. SKP untuk Masa Pajak diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
        3. Dalam hal SKP diterbitkan untuk PPh pasal 21, SKP tersebut diterbitkan sesuai dengan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yng mencakup seluruh surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 21 untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun paJak yang bersangkutan.
        4. Bagi WP yang sudah dihapuskan NPWP nya,penerbitan SKP dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan kembali NPWP dengan menggunakan nomor yang sama dengan nomor yang sudah dihapuskan. Penerbitan SKP ini dilakukan apabila setelah penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP.
        5. SKP harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan yang dibuat berdasarkan laporan atas hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaa bukti permulaan.
        6. Penyampaian SKP kepada WP, dapat dilakukan :
          1). Secara langsung
          2). Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
          3). Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

         
        Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
        1. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
        2. Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau tahun pajak dalam hal :
          1. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, atau apabila kepada WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4a) UU KUP. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM). Data konkret yang diperolah atau dimiliki oleh Dirjen Pajak berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan pajak penghasilan.
          2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka dikenai sanksi sebagai berikut :
        • PPh WP Sendiri (badan/orang pribadi/BUT) kenaikan sebesar 50%
        • PPh pemotongan/pemungutan, kenaikan sebesar 100%
        • PPN/PPnBM kenaikan sebesar 100%.
        1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain PPN/PPnBM ternyata terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenai tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
        2. Kewajiban pasal 28 dan 29 UU KUP tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenai sanksi kenaikan sebesar:
          1. 50% untuk PPh WP sendiri (PPh orang pribadi/badan/BUT)
          2. 100% untuk PPh pemotongan/pemungutan.
        3. Dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 5 tahun telah lewat, apabila wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenai sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.
          Contoh :
          PT X mempunyai Tahun Buku sama dengan Tahun takwim memasukkan SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2006 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir. Pada bulan April dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp 2.000.000,00. Berdasarkan ketentuan di atas maka atas kekurangan pajak tersebut dikenai sanksi sebesar 2% per bulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan labih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak sanksi bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan perhitungan sebagai berikut :

           
          Kekurangan pajak terutang            =    Rp 2.000.000
          Bunga 2 tahun = 2% x 2 x 12 x 2.000.000    =    Rp 960.000
          Masih harus dibayar                =    Rp 2.960.000

           
          Seandainya surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan bulan Juni 2008 maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
          Kekurangan pajak terutang            =    Rp 2.000.000
          Bunga 18 bulan=2% x 18 x 2000000        =    Rp 720.000
          Masih harus dibayar                =    Rp 2.720.000

           
        4. WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabil kealpaan tersebut dilakukan pertama kali oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jjumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
        5. PP Nomor 80 Tahun 2007 menegaskan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
          1. Hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 UU KUP
          2. Hasil pemeriksaan terhadap :
            1). Surat pemberitahuan
            2). Kewajiban perpajakan WP karena WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya.
            c.     Hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap :
            1). WP yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 13A UU KUP.
            2). WP Badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 29 ayat 3 dan ayat 3a UU KUP, tetapi tidak ditemukan bahwa WP melakukan tindak pidana bidang perpajakan.
          8.    Penerbitan SKPKB secara jabatan yaitu dengan perhitungan secara jabatan dalam arti penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperolah dari WP saja. Penerbitan SKPKB jabatan dapat dilakukan terhadap kasus :
          1. WP tidak menyampaikan SPT dan setelah ditegur tetap tidak menyampaikan SPT sesuai waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran.
          2. WP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP.

         
        Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
        1. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan (SKPKB, SKPN, SKPLB).
        2. Diterbitkan oleh Dorjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru (novum) yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
        Data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oang belum diberitahukan oleh WP pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Termasuk data yang baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang :
        1. Tidak diungkapkan oleh WP dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan)
        2. Pada waktu pemeriksaan umtuk penetapan semula WP tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang.
        Dirjen Pajak menerbitkan SKPKBT berdasarkan :
        1. Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap.
        2. Hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau bidang lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
        3. Hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 UU KUP.

         
        Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
        1. Adalah SKP yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayra lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
        2. Diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT LB yang diajukan restitusi, SPT LB yang tidak diajukan restitusi, SPT Nihil, maupun SPT KB.
        3. Diterbitkan berdasarkan :
          1. Hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan WP yang terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (pasal 17 ayat 2 UU KUP).
          2. Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang (pasal 17 ayat 1 dan 3 UU KUP).
          3. Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang (pasal 17B UU KUP).
        4. SKPLB dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan pemeriksaan data baru ternyata terdapat pajak yang dibayarkan yang jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
        5. SPT LB diajukan restitusi, Ditjen Pajak harus menerbitkan SKPLB atau SKPN atau SKPKB dalam jangka waktu 12 bulan dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan belum diterbitkan SKPLB, maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan. SKPLB harus doterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah jangka waktu 12 bulan tersebut terlewati. Atas pajak yang lebih bayar ini ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan (pasal 17B UU KUP).
        6. Dalam hal permohonan restitusi atas SPT LB tersebut diajukan oleh WP dengan persyaratan tertentu, Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh) dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPN).
        7. Dalam hal surat SKP LB diterbitkan bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP atau subjek pajak luar negeri sehubungan dengan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, baik permohonan pengembalian pajak yang diajukan sendiri maupun yang diajukan dengan memberikan kuasa kepada pemotong/pemungut termasuk Pengusaha Kena Pajak, penerbitan SKP LB dilakukan dengan menggunakan nama orang pribadi yang belum memiliki NPWP atau subjek pajak luar negeri tersebut tanpa menerbitkan NPWP.

           

           
        Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
        • SKPN adalah SKP yang diterbitkan dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
        • SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT nihil, SPT kurang bayar, maupun SPT LB.
        • SKPN diterbitkan untuk :
        1. PPh, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
        2. PPN, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut; atau
        3. PPnBM apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang/pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

         
        Surat Tagihan Pajak (STP)
        STP merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. STP diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

         
        Fungsi STP :
        1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP.
        2. Sarana untuk menagih, mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
        Sebab dikeluarkannya STP
        1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
        2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
        3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
          1. Sanksi administrasi berupa denda Rp 500.000,- jika WP tidak atau terlambat penyampaian SPT masa PPN (Pasal 7 UU KUP).
          2. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 8 ayat 2; pasal 9 ayat (2b) UU KUP).
          3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 8 ayat 2a); pasal 9 ayat 2a).
          4. Sanksi administrasi berupa denda 50%dari jumlah pajak berdasarkan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah bibayar sebelum mengajukan keberatan (pasal 25 ayat 9 UU KUP).
          5. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Pasal 27 ayat 5d UU KUP).
          6. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa (Pasal 19 ayat 1).
          7. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 19 ayat 2).
          8. Sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran (Pasal 19 ayat 3).
        4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
        • Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
        1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984 dan perubahannya selain :
        • Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya; atau
        • Identitas pembeli serta nama dan TTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
        • Sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak.
        1. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
        • Sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak.
        1. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6a UU PPN 1984 dan perubahannya.
        • Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali.

         
        Daluwarsa Penetapan Pajak
        Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UU KUP, besarnya pajak terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa atau SPT Tahunan menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assesment.
        Berdasarkan Ketentuan Peralihan pasal 11 UU Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.